Muhammadiyah Terima Tambang: Ikuti Jejak Nahdatul Ulama

Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah baru saja mengumumkan penerimaan tawaran resmi dari pemerintah untuk mengelola Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) batu bara. Tawaran ini disampaikan oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia, pada rapat pleno PP Muhammadiyah tanggal 13 Juli 2024. Ini merupakan langkah signifikan dalam upaya Muhammadiyah untuk berkontribusi lebih luas dalam pengelolaan sumber daya alam di Indonesia.

Detail Penawaran Pemerintah

Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Abdul Mu'ti, mengungkapkan bahwa pemerintah melalui Menteri Investasi/Kepala BKPM telah menyampaikan penawaran tersebut dalam rapat pleno. Meskipun lokasi tambang yang akan dikelola oleh Muhammadiyah belum ditentukan secara resmi, penawaran ini menunjukkan adanya kepercayaan pemerintah terhadap kemampuan Muhammadiyah dalam mengelola sumber daya alam. Penawaran ini diharapkan dapat meningkatkan peran serta Muhammadiyah dalam bidang ekonomi dan pembangunan nasional.

Pertimbangan Muhammadiyah

PP Muhammadiyah telah membahas penawaran ini dalam rapat pleno dan akan menyampaikan keputusan resminya pada acara Konsolidasi Nasional di Universitas Aisyiyah Yogyakarta pada 27-28 Juli 2024 mendatang. Abdul Mu'ti menambahkan bahwa keputusan ini akan mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk dampak lingkungan, sosial, dan ekonomi, untuk memastikan bahwa pengelolaan tambang dapat dilakukan secara optimal dan bertanggung jawab. Muhammadiyah ingin memastikan bahwa setiap langkah yang diambil akan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat dan lingkungan.

Reaksi dan Pendapat Pengamat

Sebagian pengamat menilai bahwa Muhammadiyah tidak seagresif NU dalam menyikapi tawaran ini. Namun, Muhammadiyah tidak menutup kemungkinan untuk menerima tawaran tersebut asalkan sesuai dengan prinsip-prinsip organisasi. Pengamat Kebijakan Publik Muhammadiyah, Ihsan Tanjung, menyatakan bahwa Muhammadiyah akan mengkaji terlebih dahulu sebelum mengambil keputusan. Kajian mendalam ini penting untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil akan sejalan dengan visi dan misi Muhammadiyah dalam membangun bangsa.

Pandangan Ketua Umum PP Muhammadiyah

Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir, menegaskan bahwa Muhammadiyah tidak menolak tawaran ini. Menurutnya, ekonomi harus diurus dengan baik, termasuk pengelolaan sumber daya alam seperti tambang. Ia menekankan bahwa pengelolaan harus dilakukan tanpa merusak lingkungan, sesuai dengan prinsip-prinsip yang dipegang oleh Muhammadiyah. Haedar juga menyoroti pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan tambang agar dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat.

Regulasi Pemerintah

Pemerintah Indonesia telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024 yang memberikan kesempatan kepada organisasi kemasyarakatan keagamaan untuk mengelola Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK). PP ini menegaskan bahwa WIUPK dapat ditawarkan kepada badan usaha yang dimiliki oleh organisasi kemasyarakatan keagamaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Regulasi ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memberdayakan organisasi keagamaan dalam pembangunan ekonomi nasional.

Isi Peraturan Pemerintah

PP Nomor 25 Tahun 2024 mengatur bahwa IUPK dan kepemilikan saham organisasi keagamaan dalam badan usaha tidak dapat dipindahtangankan tanpa persetujuan Menteri. Kepemilikan saham harus mayoritas dan badan usaha tersebut dilarang bekerjasama dengan pemegang PKP2B sebelumnya. Penawaran WIUPK ini berlaku selama lima tahun sejak peraturan ini ditetapkan. Regulasi ini diharapkan dapat mendorong partisipasi organisasi keagamaan dalam pengelolaan sumber daya alam dengan tetap mengedepankan prinsip keberlanjutan dan tanggung jawab sosial.

Tantangan dan Harapan

Keputusan Muhammadiyah untuk menerima atau menolak tawaran pengelolaan tambang akan menjadi langkah penting dalam pengelolaan sumber daya alam di Indonesia. Dengan mempertimbangkan berbagai aspek dan prinsip yang dipegang, Muhammadiyah berharap dapat berkontribusi dalam pengelolaan tambang yang bertanggung jawab dan berkelanjutan. Tantangan utama yang dihadapi adalah bagaimana memastikan bahwa pengelolaan tambang dapat memberikan manfaat ekonomi tanpa merusak lingkungan dan mengabaikan kesejahteraan masyarakat lokal.

Masa Depan Pengelolaan Tambang oleh Ormas Keagamaan

Keputusan ini juga akan menjadi contoh bagi organisasi kemasyarakatan keagamaan lainnya dalam pengelolaan sumber daya alam. Jika Muhammadiyah berhasil menunjukkan bahwa pengelolaan tambang dapat dilakukan dengan prinsip-prinsip keberlanjutan dan tanggung jawab sosial, ini dapat membuka jalan bagi ormas keagamaan lainnya untuk turut serta dalam pengelolaan sumber daya alam di Indonesia. Harapannya, langkah ini dapat mendorong pembangunan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan di masa depan.

Kesimpulan

Keputusan Muhammadiyah terkait tawaran pengelolaan tambang dari pemerintah merupakan langkah strategis yang penuh dengan tantangan dan peluang. Dengan prinsip-prinsip yang dipegang, Muhammadiyah berupaya untuk berkontribusi dalam pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan bertanggung jawab. Apapun keputusan yang diambil, ini akan menjadi titik penting dalam sejarah pengelolaan sumber daya alam oleh organisasi keagamaan di Indonesia.

Baca Juga: Noriko Ohara, Pengisi Suara Nobita di Doraemon, Meninggal Dunia

Baca Juga: Gregorius Ronald Tannur, Pembunuh Pacar, Dibebaskan oleh PN Surabaya